Category: Celebrity

Polda Metro Jaya Siagakan 17.628 Personel Kawal 37 Agenda di Wilayah Jakarta

Polda Metro Jaya Siagakan 17.628 Personel Kawal 37 Agenda di Wilayah Jakarta

Jakarta. Sebanyak 37 agenda masyarakat digelar di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa. Untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman dan tertib, Polda Metro Jaya menyiagakan 17.628 personel gabungan.

Dari puluhan agenda tersebut, sebanyak 20 merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara 17 kegiatan lainnya meliputi berbagai aktivitas masyarakat, seperti wisuda, pameran, hingga dies natalis.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan dengan mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis agar masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan nyaman.

View on Threads

“Pelaksanaan tugas tetap mengedepankan pola komunikatif, pendekatan humanis, dan koordinasi agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan,” kata Budi di Jakarta, Selasa (29/09/2026).

Sejumlah aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama polisi antara lain kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI-Dukuh Atas, serta Silang Selatan Monas.

Dari total personel yang disiagakan, sebanyak 4.998 personel ditempatkan khusus untuk mengamankan kawasan DPR/MPR RI. Personel tersebut terdiri atas unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR/MPR RI.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono juga mengingatkan seluruh personel agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing selama menjalankan tugas di lapangan.

“Yang paling utama, kita semua harus benar-benar sabar dan tidak terprovokasi,” kata Dekananto.

Selain pengamanan kegiatan, polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengaturan arus kendaraan akan disesuaikan dengan pergerakan massa dan kondisi lalu lintas di masing-masing lokasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga mobilitas warga serta memastikan kegiatan perekonomian, pendidikan, ibadah, dan berbagai kepentingan publik lainnya tetap berjalan.

Polda Metro Jaya juga mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai, mengikuti arahan petugas, menghormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas, serta tidak merusak fasilitas umum.

“Personel di lapangan telah diarahkan untuk bertindak profesional dan humanis. Kami berharap seluruh kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan aktivitas masyarakat tetap berlangsung dengan baik,” kata Budi.

Dengan pengamanan yang disiapkan, kepolisian berharap seluruh agenda masyarakat di Jakarta dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya.

September 30, 2026
Atasi Karhutla, Kapolda Sumsel Gencarkan Sinergi dan Teknologi

Atasi Karhutla, Kapolda Sumsel Gencarkan Sinergi dan Teknologi

Konten ini dibuat oleh pengguna Kompasiana. Seluruh isi menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Kompas.

Polda sumsel

PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Sandi Nugroho menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui strategi terpadu yang memadukan pendekatan kolaboratif, pemanfaatan teknologi modern, serta penegakan hukum tegas.

Dalam pelaksanaannya, Polda Sumsel mengedepankan langkah preemtif dan preventif dengan menerjunkan personel BKO Satbrimob dan Bhabinkamtibmas. Bersama Babinsa serta kepala desa, para personel menggelar patroli dialogis dan edukasi langsung guna mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

Selain aksi di lapangan, Polda Sumsel kini bertransformasi meninggalkan pola konvensional melalui pemanfaatan teknologi. Pemantauan titik panas (hotspot) dilakukan secara real-time untuk mempercepat deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan kebakaran.

Sinergi lintas sektor juga makin diperkuat bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, TNI, pemerintah daerah, hingga sektor swasta melalui pendirian posko lapangan di titik rawan, seperti wilayah Sungai Keruh dan Cengal, Ogan Komering Ilir (OKI).

Sebagai bentuk komitmen akhir, langkah represif tetap diberlakukan tanpa kompromi. Polda Sumsel menindak tegas para pelaku pembakaran liar tanpa pandang bulu, yang dibuktikan dengan penanganan belasan laporan polisi serta penahanan puluhan tersangka.

September 29, 2026
Tasyakuran Bersama The Jakmania, Kapolda Metro : Rawat Kebersamaan, Jaga Jakarta

Tasyakuran Bersama The Jakmania, Kapolda Metro : Rawat Kebersamaan, Jaga Jakarta

Polda Metro Jaya menggelar tasyakuran bersama keluarga besar The Jakmania di Jakarta, Selasa (22/9/2026). Pertemuan ini menjadi momentum mempererat hubungan kepolisian dan komunitas suporter sekaligus merawat kebersamaan dalam menjaga ibu kota tetap aman dan kondusif.

Kegiatan dihadiri Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, pejabat utama, serta para Kapolres jajaran. Dari The Jakmania hadir Ketua Umum Aditya, Ketua Harian Bayu, jajaran pengurus, serta perwakilan enam Koordinator Daerah dan 66 Koordinator Wilayah dari Jakarta dan sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komjen Asep menyampaikan terima kasih atas kehadiran keluarga besar The Jakmaniasekaligus mengapresiasi komitmen suporter selama rangkaian laga Persija melawan Persib.

Ia juga menyampaikan selamat atas kemenangan Persija serta keberhasilan mempertahankan catatan positif saat bermain di kandang.

“Terima kasih atas kerja sama rekan-rekan The Jakmania, sejak tahap perizinan, persiapan, pelaksanaan hingga pertandingan berakhir. Semua dapat berlangsung aman, kondusif, dan lancar. Ini menjadi modal yang baik untuk kita jaga bersama,” ujar Komjen Asep.

Menurutnya, pengalaman tersebut tidak cukup berhenti pada satu laga. Hubungan yang sudah terjalin perlu diteruskan hingga tingkat kewilayahan agar kepolisian dan komunitas suporter semakin dekat dalam membangun suasana yang tertib.

“Saya berharap The Jakmania dapat menjadi mitra utama Polres. Polres dan Korwil di wilayah masing-masing harus terus membangun kedekatan, sehingga setiap hal dapat dikomunikasikan dengan baik sejak awal,” kata Komjen Asep.

Peran para Koordinator Wilayah turut menjadi perhatian. Kapolda meminta mereka benar-benar mengenal dan merangkul anggotanya. Sebab, The Jakmania terdiri atas beragam usia, profesi, latar belakang, dan karakter, namun dipersatukan oleh kecintaan yang sama kepada Persija dan Jakarta.

“Keberagaman itu harus menjadi kekuatan. Saling jaga, saling ingatkan, dan jangan biarkan ada rekan kita yang salah melangkah hingga merugikan dirinya sendiri, keluarga, maupun nama besar The Jakmania,” ujarnya.

Komjen Asep menegaskan, keamanan ibu kota bukan semata-mata tugas kepolisian. Komunitas, kelompok suporter, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman sekaligus menjaga energi positif yang sudah tumbuh.

“Menjaga Jakarta adalah tanggung jawab kita semua. Mari rawat kebersamaan ini dan tunjukkan bahwa kecintaan kepada Persija dapat diwujudkan dengan sportivitas, ketertiban, serta semangat untuk bersama-sama menjaga Jakarta,” kata Komjen Asep.

Ia berharap semangat tersebut hadir dalam setiap laga Persija. Dukungan kepada klub, menurutnya, akan semakin bermakna ketika disertai kedewasaan, kepedulian terhadap sesama, dan sikap yang tidak merugikan komunitas.

Ketua Umum The Jakmania Aditya menyambut positif hubungan yang terjalin dengan Polda Metro Jaya. Menurutnya, ruang kolaborasi dapat diperluas, tidak hanya berkaitan dengan sepak bola, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan program positif bagi masyarakat.

“Ke depan kita akan terus berjalan bersama dan membanggakan warga Jakarta. Kolaborasi tidak hanya dalam pertandingan, tetapi juga melalui kegiatan positif yang semakin merekatkan hubungan Polda Metro Jaya dan The Jakmania,” ujar Aditya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kemitraan dengan komunitas suporter menjadi salah satu kekuatan dalam membangun keamanan dari lingkungan masyarakat sendiri. Menurut Kombes Budi, kedekatan hingga tingkat kewilayahan diharapkan membuka ruang komunikasi lebih dini sehingga berbagai persoalan dapat dicegah dan diselesaikan dengan semangat kebersamaan.

Tasyakuran tersebut menegaskan bahwa hubungan Polda Metro Jaya dan The Jakmania tidak berhenti pada satu pertandingan.

Sportivitas, kepedulian, dan budaya saling menjaga diharapkan terus tumbuh menjadi energi bersama dalam Jaga Jakarta.

pakar seo polri , pakar seo , pakar seo indonesia , pakar seo terbaik

Mohammad Khoirul Amin, Khoirul Amin , Amin

September 23, 2026
Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum.

Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara.

Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

July 21, 2026
Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum.

Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara.

Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

July 21, 2026
Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum.

Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara.

Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

July 21, 2026
Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum.

Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara.

Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

July 21, 2026
Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum.

Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara.

Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

July 21, 2026
Hasil Survei Litbang Kompas Catat Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen

Hasil Survei Litbang Kompas Catat Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen

*JAKARTA, 27 JUNI 2026* – Korps Bhayangkara berhasil menorehkan capaian gemilang dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini melesat hingga mencapai angka 82,4 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan survei pada periode tahun 2025 lalu yang berada di angka 76,2 persen.

Survei berkala yang diselenggarakan Litbang Kompas ini dilakukan sejak 1 April hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 wilayah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sampel acak berkala dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen serta memiliki *margin of error* yang sangat ketat di kisaran 2,8 persen.

Selain melesatnya angka kepercayaan, hasil survei juga mencatat indikator kinerja Polri lainnya yang bergerak ke arah positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian mengalami kenaikan dari 65,1 persen pada tahun lalu menjadi 67,6 persen. Sementara itu, indikator citra positif institusi Polri di mata publik turut melonjak tajam, dari sebelumnya 64,4 persen kini menembus angka 71,5 persen.

Capaian positif tersebut mendapat sambutan hangat serta apresiasi tinggi dari pihak Istana Kepresidenan. Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi A., mengungkapkan rasa bangganya atas kinerja transformatif dan konsistensi perbaikan yang terus ditunjukkan oleh seluruh jajaran kepolisian.

> “Saya ikut gembira melihat perkembangan trend persepsi publik terhadap POLRI. Dari tiga aspek yang dinilai, semuanya menunjukkan trend perbaikan penilaian yang layak diberi apresiasi. Modal kepercayaan publik terlihat sudah sangat baik. Tentu itu diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Tapi mempertahankan kepercayaan agar tetap tinggi juga butuh effort yang luar biasa,” ujar Hasan Nasbi A. dalam keterangannya, Sabtu (27/06/2026).

Lebih lanjut, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi mengingatkan bahwa hasil survei yang tinggi ini merupakan sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan komitmen penuh di lapangan. Ia berharap tren positif ini tidak membuat jajaran kepolisian berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik bagi masyarakat luas.

> “Saya berharap seluruh jajaran POLRI punya kesadaran menjaga konsistensi kenaikan trend persepsi publik ini di masa depan, terutama dari aspek kepuasan publik dan citra positif terhadap institusi. Semakin baik Kepolisian Republik Indonesia, semakin baik juga bagi bangsa dan negara,” pungkas Hasan Nasbi.

Peningkatan kumulatif pada aspek citra positif, kepuasan, dan kepercayaan publik ini menjadi bukti nyata keberhasilan berbagai program reformasi birokrasi, penegakan hukum yang transparan, serta optimalisasi pelayanan publik responsif yang selama ini digenjot oleh Mabes Polri hingga ke tingkat Polsek jajaran. Ke depan, polri berkomitmen untuk terus mempertahankan performa ini demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif secara nasional.

June 27, 2026
BNN Bongkar Pabrik Narkoba di Gianyar

BNN Bongkar Pabrik Narkoba di Gianyar

GIANYAR, balipuspanews.com – Pabrik narkoba atau yang akrab disebut Clandestine Laboratorium Narkotika berhasil dibongkar tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Bea Cukai di salah satu villa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 01.00 dini hari. Dalam penggerebekan itu, tim mengamankan seorang perempuan asal Rusia berinisial NT,30.

Menurut informasi, penggerebekan itu dipimpin langsung oleh Kombes Pol Lilik Tribhawono. Penggerebekan itu berlangsung dengan pengamanan ketat melibatkan pihak Desa serta Kepala Lingkungan.

Yang menarik, di vila tersebut ditemukan berbagai jenis bahan kimia dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi narkotika sintetis. Salah satu temuan utama berupa cairan bahan kimia yang disimpan dalam sejumlah jerigen di kamar NT.

March 9, 2026